Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101

ED PSAK No. 101 November 2006
IKATANAKUNTAN INDONESIA


EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring
adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca
dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang
dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material
(immaterial items).

PENDAHULUAN
Tujuan
1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statements) untuk entitas syariah yang
selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan
baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode
sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah
lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.
Ruang Lingkup
2. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan
keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan.
3. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah
entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsipprinsip
syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk
tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan
terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya
seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku
pula untuk laporan keuangan konsolidasian.
5. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian
laporan keuangan sesuai permintaan khusus
(statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen,
bank sentral, dan sebagainya.
6. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok
bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas
bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik,
pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan
standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian
terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan
keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat
pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan
keuangannya.
7. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang
modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi,
memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian
dalam laporan keuangannya.
Tujuan Laporan Keuangan

8. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas
syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus
kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar
kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan
ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangkamencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikaninformasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

(a) aset;
(b) kewajiban;
(c) dana syirkah temporer;
(d) ekuitas;
(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
(f) arus kas;
(g) dana zakat; dan
(h) dana kebajikan.
9. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya
yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu
pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan
khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas
dan setara kas.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
10. Manajemen entitas syariah bertanggungjawab atas
penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.
Komponen Laporan Keuangan
11. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari
komponen-komponen berikut ini:
(a) Neraca;
(b) Laporan Laba Rugi;
(c) Laporan Arus Kas;
(d) Laporan Perubahan Ekuitas;
(e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
(f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
dan
(g) Catatan atas Laporan Keuangan.

12.Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan
maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus
menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang
menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi
informasinya belum tercakup dalam paragraf 11.
13.Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan
keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus
untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran
Pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.
14.Apabila entitas syariah belum melaksanakan
fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap
harus menyajikan komponen laporan keuangan huruf (e)
dan (f).

15. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan
keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang
mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas
syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut
dapat meliputi:
(a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan
kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana
entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan
hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan
memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan
dividennya;
(b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio
kewajiban terhadap ekuitas; dan
(c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam
neraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan.

PERTIMBANGAN MENYELURUH
Penyajian Secara Wajar
16.Laporan keuangan harus menyajikan secara
wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas
entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan
yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain
tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang
wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan
oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
17. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran,
penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau
peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai
melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi
sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yang
dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan
informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan
dapat dipahami.
18. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan
secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga
tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin
tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal
pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan
laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas
syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi
yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara
wajar.
19. Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan
belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam
PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan
keuangan dapat dicapai dengan memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan
informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam Kerangka
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Kebijakan Akuntansi
20.Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan
akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika
belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,
maka manajemen harus menetapkan kebijakan
untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan
informasi:
(a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan
untuk pengambilan keputusan; dan
(b) dapat diandalkan, dengan pengertian:
(i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan
posisi keuangan entitas syariah;
(ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu
kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata
bentuk hukumnya;
(iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan;
(iv) mencerminkan kehati-hatian; dan
(v) mencakup semua hal yang material.
21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar,
konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
22. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka
manjemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan
kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan
pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:
(a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal
yang mirip dengan masalah terkait;
(b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yang
ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah; dan
(c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain
dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan
huruf (a) dan (b) paragraf ini.
Kelangsungan Usaha
23.Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen
harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan
usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen
bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau
tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut.
Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian
yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau
kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan
usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan
tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan
usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan
bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa
asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat
digunakan.
24. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan
apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan
dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan
apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan,
manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang
relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
dari tanggal neraca.
Dasar Akrual
25.Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan
atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha.
Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan
pada pendapatan yang benar-benar terjadi (cash basis).
Konsistensi Penyajian
26.Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
(a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat
operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan
menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu
transaksi atau peristiwa; atau
(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
27. Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang
terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akan
menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus
disajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubah
penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian
tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih
relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang
baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan
daya komparatifnya. Ketika melakukan perubahan penyajian,
entitas syariah harus mengklasifikasi ulang informasi komparatif
sesuai paragraf 35 dan 36.
Materialitas dan Agregasi
28.Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam
laporan keuangan sedangkan yang tidak material
digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau
fungsi yang sejenis.
29. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas
sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau
fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau
Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak
material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis
dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah
dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan
terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi
dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi
tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan
materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut
harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor
penentu. Penerapan konsep materialitas berarti pengungkapan
spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau
Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan
adalah tidak material.
Saling Hapus (Offsetting)
30.Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan
dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling
hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan.
31. Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman
pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah
dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan
keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali
mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang
dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan,
tidak termasuk kategori saling hapus.
32. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan
transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama
pendapatan dan bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebut
disajikan dengan mengurangkan setiap pendapatan dengan
beban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebut
menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut.

Contoh:
(a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar
termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan dengan
mengurangkan penerimaan dengan nilai tercatat dan beban
yang timbul akibat pelepasan aset tersebut;
(b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak
dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi
dengan penggantian yang diterima; dan
(c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak
terkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Informasi Komparatif
33.Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara
komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan
lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif
dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan
kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan
keuangan periode berjalan.
34. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan
pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk
diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang
sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum
diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih
dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada
periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh
manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal
Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan
pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.
35.Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam
laporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harus
direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila
jumlah komparatif direklasifikasi maka harus diungkapkan:

(a) sifat dari reklasifikasi;
(b) jumlah setiap pos atau kelompok pos yang direklasifikasi;
dan
(c) alasan reklasifikasi.
36.Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak
praktis dilakukan maka harus diungkapkan:
(a) alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut;
dan
(b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah
tersebut direklasifikasi.
37. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai
dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan
informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi.
Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untuk menjaga
daya banding informasi komparatif dengan informasi pada
periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode
sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak
memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk
menciptakan kembali informasi tersebut.
STRUKTUR DAN ISI
Identifikasi Laporan Keuangan
38.Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan
secara jelas dari informasi lain dalam dokumen
publikasi yang sama.
39. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari
suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK
hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk
informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau
dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna
untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat

bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan
sesuai dengan PSAK.
40.Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi
secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini
disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap
halaman laporan keuangan:
(a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain;
(b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya
satu entitas atau beberapa entitas;
(c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
mana yang lebih tepat bagi setiap komponen
laporan keuangan;
(d) mata uang pelaporan; dan
(e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian
laporan keuangan.
41. Ketentuan paragraf 40 dapat dipenuhi dengan
menyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiap
halaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalam
menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut
di atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudah
dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalam
ribuan, jutaan, atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterima
sepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan dan
informasi yang relevan tidak hilang.
Periode Pelaporan
42.Laporan keuangan setidaknya disajikan secara
tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan
laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang
lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun,
maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan
keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode
satu tahunan; dan
(b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat,
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,
serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat
diperbandingkan.
43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten
yang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasan
kepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannya
yang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak
melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang
dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian
laporan keuangan untuk satu tahun.
NERACA
Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka
Pendek dengan Jangka Panjang
44.Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah
dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah
dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri
tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan
khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas
sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh
temponya.
45.Entitas syariah harus mengungkapkan informasi
mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan
kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah
12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasa
dalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasi
dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca
memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan
aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga
menonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus
operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada
periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset
dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan
solvabilitas entitas syariah.
Aset Lancar
47.Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika
aset tersebut:
(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk
dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus
operasi normal entitas syariah; atau
(b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan
jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal
neraca; atau
(c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak
dibatasi.
Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan
sebagai aset tidak lancar.
48. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-rata
jangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses
dan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikan
kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang
dijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal
operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidak diharapkan
akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari
tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset
lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi
dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca
dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aset
tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini, siklus operasi
diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatan atau industri
tertentu dimana jangka waktu yang lebih panjang jelas lebih layak.

Kewajiban Jangka Pendek
49.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek, jika:
(a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu
siklus normal operasi entitas syariah; atau
(b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
dari tanggal Neraca.
Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka panjang.
50. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan
cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban
jangka pendek seperti hutang dagang dan biaya pegawai serta
biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang
digunakan dalam siklus operasi normal entitas syariah. Pospos
operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut
diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari
tanggal neraca.
51. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untuk
dikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuh
tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca,
misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selain
utang dagang.
Informasi yang Disajikan dalam Neraca
52.Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa
yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang
diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal
mencakup pos-pos berikut:
(a) kas dan setara kas;
(b) piutang usaha dan piutang lainnya;
(c) aset keuangan;
(d) persediaan;
(e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
(f) aset tetap;
(g) aset tak berwujud;
(h) hutang usaha dan hutang lainnya;
(i) hutang pajak;
(j) dana syirkah temporer;
(k) hak minoritas; dan
(l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.
Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca
apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan
untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara
wajar.
53. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format
mengenai pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf
52 merupakan suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifat
maupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secara
terpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atas meliputi:
(a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secara terpisah
dalam neraca, atau apabila suatu pos sangat material
sehingga penyajian yang terpisah akan membantu penyajian
posisi keuangan secara wajar;
(b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubah
sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya guna
memberikan informasi yang diperlukan bagi pemahaman
posisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh.
54. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan
secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:
(a) sifat, likuiditas dan materialitas aset;
(b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah;
(c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.
55. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi
kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda.
Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau penilaian kembali, maka penggunaan dasar pengukuran yang
berbeda untuk setiap aset mengindikasikan bahwa sifat dan
fungsi aset tersebut juga berbeda sehingga aset tersebut harus
disajikan secara terpisah.
Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas
Laporan Keuangan
56.Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neraca
atau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasi
pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang
tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos
disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan
sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas
syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi
dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
lainnya diungkapkan secara terpisah.
57. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neraca
atau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung pada
persyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yang
bersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 54
dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.
58.Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di
Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:
(a) untuk setiap jenis saham:
(b) jumlah saham modal dasar;
(c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
(d) nilai nominal saham;
(e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;
(f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat
pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas
dividen dan pembayaran kembali atas modal;
(g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas
syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau
entitas syariah asosiasi; dan
(h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;
(i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan
dalam ekuitas; dan
(j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara
resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui
atau tidak sebagai kewajiban.
59.Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam
saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi
yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan
perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis
penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang
melekat pada setiap jenis penyertaan.
LAPORAN LABA RUGI
Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi
60.Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan
sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja
keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.
Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:
(a) pendapatan usaha;
(b) bagi hasil untuk pemilik dana;
(c) beban usaha;
(d) laba atau rugi usaha;
(e) pendapatan dan beban nonusaha;
(f) laba atau rugi dari aktivitas normal;
(g) pos luar biasa;
(h) beban pajak; dan
(i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan
laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut
diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas
syariah secara wajar.

61. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan
pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi.
Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami
hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan
diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan
laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan
penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai
serta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam
laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi
materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen
pendapatan dan beban.
62. Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan
tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas
syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional
yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan
non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan.
Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan
Atas Laporan Keuangan
63.Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi
atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban
dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada
sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.
64. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincian
seperti tersebut dalam paragraf 63 di atas pada Laporan Laba
Rugi. Pos-pos beban di subklasifikasikan lebih lanjut dalam
rangka menonjolkan cakupan komponen-komponen kinerja
keuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensi
menghasilkan laba atau rugi dan prediksi.
65.Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban
menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan
mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta beban pegawai.
66.Entitas syariah mengungkapkan dalam Laporan
Laba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
jumlah dividen per saham yang diumumkan.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
67.Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan
ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan,
yang menunjukkan:
(a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
(b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau
kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui
secara langsung dalam ekuitas;
(c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi
dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar
sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan terkait;
(d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada
pemilik;
(e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir
periode serta perubahannya; dan
(f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing
jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan
akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah
setiap perubahan.
68. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan
peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama
periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu
yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang
berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran
modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah
keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas
syariah selama periode yang bersangkutan.

LAPORAN ARUS KAS
69. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
terkait.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
ZAKAT
70.Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama
laporan keuangan, yang menunjukkan:
(a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
(i) zakat dari dalam entitas syariah;
(ii) zakat dari pihak luar entitas syariah;
(b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat
untuk:
(i) fakir;
(ii) miskin;
(iii) riqab;
(iv) orang yang terlilit hutang (gharim);
(v) muallaf;
(vi) fiisabilillah;
(vii)orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
(viii) amil;
(c) kenaikan atau penurunan dana zakat;
(d) saldo awal dana zakat; dan
(e) saldo akhir dana zakat.
71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan
oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada
penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan
apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi
kriteria wajib zakat.
72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana
zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup
penyisihan kerugian aset produktif.
74.Entitas syariah harus mengungkapkan dalam
catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Zakat, tetapi tidak terbatas pada:
(a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas
syariah;
(b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas
syariah;
(c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing
asnaf;dan
(d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing
penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait,
sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan
Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan
Istimewa, dan pihak ketiga.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN
75.Entitas menyajikan Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama
laporan keuangan, yang menunjukkan:
(a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
(i) infak;
(ii) sedekah;
(iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;
(iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
(v) denda; dan
(vi) pendapatan nonhalal.
(b) penggunaan dana kebajikan untuk:
(i) dana kebajikan produktif;

(ii) sumbangan; dan
(iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
(c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
(d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
(e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka
waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan
dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
77.Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan
atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,
tetapi tidak terbatas, pada:
(a) sumber dana kebajikan;
(b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masingmasing
penerima;dan
(c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing
penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak
terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7:
Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai
Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Struktur
78.Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan
secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba
Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan
Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan
dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan
mengungkapkan:
(a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
(b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca,
Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan
Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana
Kebajikan;
(c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam
laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka
penyajian secara wajar.
79. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan
Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan
Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti
kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan
Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan
dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta
pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
80. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami
laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan
keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan
Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
(a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan
akuntansi yang diterapkan;
(b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai
urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam
laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan
keuangan;
(c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan
pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang
bersifat non-keuangan.
81. Sistematika struktur dalam Catatan atas Laporan
Keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan
Penyajian Kebijakan Akuntansi
82.Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas
Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
(a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan
keuangan;
(b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna
memahami laporan keuangan secara benar.
83. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran
yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai
wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapan
laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran
digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan
cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan
kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.
Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi
tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan
apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna
laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa
tercermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansi
meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
(a) pengakuan pendapatan;
(b) prinsip pembagian hasil usaha (bagi pendapatan atau bagi
hasil);
(c) prinsip-prinsip konsolidasi;
(d) penggabungan usaha;
(e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau
amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud;
(f) murabahah;
(g) mudharabah;
(h) musyarakah;
(i) istishna’;
(j) ijarah;
(k) salam;
(l) instrumen keuangan dan investasi;

(m) persediaan;
(n) pajak termasuk pajak tangguhan;
(o) penyisihan;
(p) imbalan kerja;
(q) penjabaran mata uang asing;
(r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya
antar segmen;
(s) definisi kas dan setara kas; dan
(t) wakaf;
Pengungkapan Lain
84.Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut ini
jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi
yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:
(a) domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara
tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat
entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda
dari lokasi kantor pusat;
(b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan
utama entitas syariah;
(c) nama entitas syariah dalam grup, nama entitas
syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan
entitas syariah holding;
(d) nama anggota direksi dan komisaris; dan
(e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata
jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
85. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam
mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan
informasi berikut ini:
(a) karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan
termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/margin/
ujrah dan nama pemodal;
(b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu,
tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau
pembayaran;
(c) dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen

Belum selesai euy…………………

sisanya nanti aja ya……………

lanjutannya bisa dilihat di http://nani3.files.wordpress.com/2008/02/edpsak101.pdf

Tentang Neng

Sweet. Cute. Young. Smart. and It's Wrong
Tulisan ini dipublikasikan di Perbankan Syariah. Tandai permalink.

10 Balasan ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101

  1. habib berkata:

    kirimin dong PSAK 10 pasal apa aja seperti yang diatas

  2. iqbal berkata:

    wah, mbak nani, akan lebih baek dech, kalo punya SAK yang bisa didowload, misalnya di rapidshare gitu.

    Anyway, good job, keep trying. Good for all.

  3. nani3 berkata:

    he..he…pengennya juga githu….tapi kemarin pas nyari PSAK juga lumayan agak mumet juga so belum slese…
    besok deh insya allah….

  4. yuyun berkata:

    puzing juga yah,,baca PSAK,,,
    tapi seru banyak tantangannya…..
    cha_yoo

  5. Darmadi, SE berkata:

    bagai mana cara untuk mendapatkan file lengkap dari PSAK No. 101 ini dan apakah file yang tersaji di internet saat ini sudah menupakan lengkapnya dari psak ini.

  6. nani3 berkata:

    assalamu alaikum…..
    alhamdulillah sesuai permintaan dari rekan2 sekalian, file PSAK NO.101, 102 dan 103 dapat di download di blog ini. bisa di cari dengan tag PSAK yang ingin di download. insyaallah sudah bisa di download. mudah2an tidak mengecewakan rekan2 sekalian………….

  7. OKTA berkata:

    Hula…… bagi2 tips dunk semacam sharing gitu tetang PSAK. hbs bener2 keren dan bayak ilmu yang didapat serta q pengen download lebih byk lagi ttg PSAK

  8. Muhammad Hazri berkata:

    ada gak pelanggaran ataucontoh kadud yang berkenaan atau yang bersangkutan dengan psak 101 ini?
    Mohon bantuannya jika ada.
    tolong kirimkan filenya keemail saya di wen_hazindonesia@yahoo.com

  9. rozi fery setiyaningsih berkata:

    isi PSAK 101 nya mana??
    tolong d jelasin scra rinci.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s