Subprime Mortgage Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Mortgage adalah mengagunkan rumah atas pinjaman yang digunakan untuk membeli rumah itu sendiri.
Di wikipedia, definisi mortgage adalah “the pledging of a property to a lender as a security for a mortagage loan”
Mortgage itu sendiri bukanlah suatu hutang, tetapi suatu bukti atas adanya suatu hutang. Karena melalui mortgage, pemilik aset (rumah) mengalihkan haknya kepada pemilik mortgage (pemberi hutang) dengan kondisi bahwa hak itu akan dikembalikan kepada pemilik aset bila persyaratan dari mortgage (misalnya pembayaran pokok dan tambahan/bunga) telah dipenuhi.
Dengan perkataan lain, mortgage adalah suatu jaminan atas (pembayaran kembali) suatu hutang yang diberikan oleh penerima hutang kepada pemberi hutang.
Sehingga dalam istilah syariah Islam, mortgage dapat disamakan dengan ‘rahn’.
Prime mortgage adalah jaminan (rahn) yang prime (prima atau baik), dalam hal ini, yang dimaksud adalah jaminan aset (yang umumnya berupa rumah) yang nilai jualnya di atas nilai kewajiban (pokok + tambahan), dimana pada umumnya di atas 125% dari nilai kewajiban. (Harga rumah dan tanah 100%, maka diminta uang muka atau modal sendiri 30% sehingga nilai kewajiban 70%++ dan rasio harga jaminan terhadap nilai kewajiban adalah 100%:70%++ atau sekitar 125%)
Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa ‘subprime mortgage‘ adalah jaminan (rahn) yang nilai jualnya di bawah rasio yang wajar (umumnya 125%) terhadap nilai kewajiban.
Rasio nilai jaminan terhadap nilai kewajiban juga dipengaruhi oleh 1) perbandingan jumlah kewajiban terhadap pendapatan dari penerima hutang, serta 2) jangka waktu pinjaman.
Untuk KPR, umumnya jumlah nilai kewajiban jauh diatas pendapatan bulanan (atau bahkan pendapatan tahunan) dari penerima hutang. Nasabah yang memiliki pendapatan bulanan bersih Rp.5 juta bisa mendapat pinjaman KPR lebih dari Rp.100 juta. Disamping itu (sebagai konsekuensinya) jangka waktu pinjaman juga sangat panjang (umumnya > 10 tahun).
Karena itu, pemberi pinjaman (bank, LK, dsb) harus mempunyai sumber dana jangka panjang dan harus bisa mengatasi gejolak dalam hasil investasi (“biaya dana”) yang diharapkan oleh pemilik dana jangka panjang. Dan berdasarkan pengalaman saya di Bank Lippo, Bank Papan Sejahtera dan Danareksa, baik pemilik dana maupun lembaga keuangan yang terlibat dalam pemberian KPR harus memiliki pedoman manajemen resiko yang baik dan harus mematuhi pedoman tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah atau manajer investasi syariah, harus memiliki sumber dana jangka panjang dan memiliki pedoman manajemen resiko yang baik.

ekonomi-syariah@yahoogroups.com

Tentang Neng

Sweet. Cute. Young. Smart. and It's Wrong
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

3 Balasan ke Subprime Mortgage Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

  1. jaka ray berkata:

    Assalamualaikum wr.wb,
    Pak Iwan, negara kita sudah terkena dampak krisis global tsb. Dan pemerintah sudah melakukan langkah2 utk antisipasi. Tetapi saya melihat kok langkah tsb mengorbankan rakyat kecil dan memihak kaum the haves. Buktinya, target KUR diturunkan , namun disiapkan dana utk buy back saham BUMN. Siapa yg akan diuntungkan jika harga saham BUMN naik?? yg pasti bukan rakyat miskin yg mayoritas muslim. Terlebih lagi IMF sudah ancang2 utk menawarkan “racun” utangnya kembali. Save Indonesia dong.
    Mohon tanggapannya bapak sebagai orang saleh yg ahli pasar modal.
    Wassalam.
    ekonomi-syariah@yahoogroups.com

  2. addin alfatih berkata:

    Terima kasih atas masukan dari Pak Pontjo,
    Mortgage, prime mortgage dan subprime mortgage memang sebagaimana yang Bapak jelaskan.
    Namun jika jaminan dalam mortgage disamakan dengan Rahn (istilah syariah), saya kurang begitu setuju. Karena dalam Rahn itu obyek yang dijadikan jaminan itu bukan obyek yang dikreditkan. Sedangkan dalam subprime mortgage, obyek yang dijadikan jaminan itu obyek yang sedang dikreditkan yang secara syar’i itu nggak bener karena belum menjadi hak miliknya yang sempurna.
    wallahu a’lam bishawab.
    ekonomi-syariah@yahoogroups.com

  3. ronald rulindo berkata:

    Maaf tak mengikuti diskusi dari awal, maaf juga bila jawabannya tidak komprehensif, tapi langkah pemerintah membeli kembali (buy back) saham BUMN saat ini justru menguntungkan negara (tergantung persepsi apakah negara untung otomatis rakyat ikut untung) karena harga saham yang jatuh, adalah saat yang tepat untuk membeli dan memiliki kembali BUMN2 kita yang saat ini dimiliki oleh asing.

    Tapi tentu akan lebih ideal bila KUR tidak diturunkan.
    ekonomi-syariah@yahoogroups.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s